Energy

Belajar Dari Proyek Mangkrak “Masa Lalu”

img title

Jakarta, petroenergy.id - Proyek Fast Track Program (FTP) tahap I di era sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai  sudah bermasalah sejak awal. Target waktu tidak realistis dan tidak ada perencanaan yang matang.

Bagi sosok Fabby Tumiwa yang adalah  Direktur eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), akibat soal tersebut telah mengakibatkan di antaranya 34 proyek pembangkit listrik sempat mangkrak hingga tujuh tahun.

Proyek pembangkit yang mangkrak itu adalah proyek tahun 2009 – 2011. Akibat lainnya, sejumlah daerah terpencil dan sulit terjangkau yang mestinya sudah terang oleh pasokan listrik, hingga kini tetap gelap.

Proyek pembangkit mangkrak ini memang tidak terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang melaju bersama mega proyek 35.000 MW, yang kemungkinan akan disusutkan menjadi 19.000 MW  hingga akhir 2019.  Masalahnya, perhitungan  pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah rata-rata 5% per tahun hingga 2019.

Ini adalah proyek mangkrak “masa lalu” yang ditemukan pemerintahan sekarang, dan menjadi pekerjaan rumah yang cukup merepotkan. PT PLN telah mendapat penugasan untuk menuntaskan proyek yang terbengkalai  tersebut.

Dari 34 pembangkit  mangkrak, 11 pembangkit di antaranya diterminasi karena dinilai tidak layak lanjut. Bagi PLN, persoalannya membangun pembangkit di wilayah terpencil bukanlah soal mudah. Apalagi BUMN ini masih disibukkan dengan pembangunan sebagian pembangkit 35.000 MW. Belum lagi proses melelang 7.000 MW proyek pembangkit listrik pada swasta.

Namun tugas itu tetap diambil PLN. Kelanjutan proyek segera dihidupkan demi membangun daerah terpencil dan pemerataan elektrifikasi secara nasional.      

Bagi pemeriintahan Joko Widodo, kasus pembangkit mangkrak ini menjadi ‘guru’ yang baik. “Jangan sampai hal ini terulang di pemerintahan sekarang,” ujar Fabby Tumiwa, kepada PetroEnergy, Kamis (8/12/2016) petang di Jakarta.

Fabby  tidak mengenyampingkan dugaan adanya “pat-gulipat” dalam proyek ini. “Namun saya tidak punya bukti. Jadi, serahkan saja kepada pihak terkait untuk menyelidikinya,” tutur Fabby.

Fabby Tumiwa  melihat  penyebab kasus ini lebih kepada situasi yang terjadi saat itu. “Akar soalnya adalah faktor krisis ekonomi tahun 2008 yang menyebabkan kenaikan biaya-biaya konstruksi dan material lainnya,”  ujarnya.

Namun, tiidak tertutup kemungkinan akibat penerapan managemen yang tidak tepat, di mana yang dimenangkan adalah pengembang dengan penawaran terendah. “Saat proyek di jalankan, mereka ada yang terhenti karena kurang modal,” ujar Fabby.

Untuk sejumlah pembangkit, Fabby melihat layak dilanjutkan  oleh PLN maupun pengembang sebelumnya atau ditawarkan kepadda pengembang baru. “Hanya saja  sangat kecil sekali kontribusi pembangkit ini terhadap program 35.000 MW Jokowi. Total kapasitasnya hanya 300-an MW,”  terang Fabby.

Karenanya, Fabby menandaskan agar Presiden Joko Widodo jangan terlalu menyoal 34 proyek mangkrak ini. Masih ada  35 ribu MW  yang eksekusinya lambat. “Bisa defisit listrik kita tahun 2018 nanti," tegasnya mengingatkan.

Lebih jauh, Fabby berharap agar Presiden lebih  mengawasi PLN.  Dia juga berharap  Menteri ESDM, Ignasius Jonan,  untuk bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pembangunan proyek 35 ribu MW.

“Lakukan road show. Bentuk project management office 35 ribu MW seperti  Unit Pelaksanaan Program Pembangunan Ketenagalistrikan (UP3KN) yang dibentuk di era  Menteri Sudirman Said yang dibubarkan oleh Plt Menteri ESDM," ujarnya.

Belajar dari lambatnya pengembangan proyek FTP I,   pemerintahan Joko Widodo hendaknya bisa memetik pelajaran  dari strategi yang dikembangkan pemerintah  Thailand. Dengan begitu diharapkan proyek 35.000 MW bisa  lebih dipacu.

“Strategi itu  diperlukan agar tercipta ketersediaan listrik berkualitas dan sekaligus mendorong perekonomian nasional serta menjaga iklim investasi,” kata Fabby.

Fabby melihat , pergerakan pengembangan  program listrik di Indonesia agak tertinggal dibanding negara-negara lain di ASEAN.  Thailand sudah lebih maju dengan menyerap 75-90 persen energi listrik terbaharukan dari swasta. Oleh pemerintah, BUMN listrik di Thailand diberi subsidi  gas.

Hebatnya, subsidi gas berharga murah itu diberikan Thailand untuk semua pembangkit listrik, tak terkecuali pihak swasta. Di Indonesia  hal ini belum terjadi. (san)

 

ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category