Energy

Bambang Gatot: PP Nomor 1 Tahun 2017 Tak Bertentangan dengan Perundangan yang Ada

img title

 

Jakarta, petroenergy.id – Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi dan Smber Daya Mineral (ESDM), memberlakukan Peraturan Pemerintah  (PP) Nomor 1 Tahun 2017  tentang Perubahan Keempat  atas PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bambang Gatot Aryono, menegaskan bahwa penerbitan PP Nomor 1 Tahun 2017, tidak bertentangan dengan  peraturan perundangan undangan yang ada sebelumnya. PP Nomor 1 Tahun 2017 tersebut lebih mempertegas mengenai batas waktu pembangunan smelter.

“PP Nomor 1 Tahun 2017 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Kenapa saya katakan demikian… Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, itu  pasal 103 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3  menyatakan IUP dan IUPK itu wajib melakukan pengolahan dan pemurnian, akan tetapi waktunya ditetapkan tidak di Undang-Undang itu, melainkan waktunya ditetapkan di PP Nomor 23 yang mana dinyatakan batas waktunya sampai Januari tahun 2014,”kata Bambang, di Jakarta (6/2)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara pasal 103 mencantumkan dengan tegas batas waktu pembangunan smelter untuk kontrak karya. “Kalau Kontrak Karya iya, dinyatakan di Undang-Undang pasal 170 menyebutkan Kontrak Karya harus melakukan pemurnian dan ditetapkan lima tahun setelah Undang- Undang diterbitkan,” kata  Bambang.

Bambang lebih jauh mengatakan, kenapa IUP dan IUPK di Undang-Undang tersebut tidak mencantumkan batas waktu pembangunan smelter, namun dicantumkan di Peraturan Pemerintah?  Karena, pemerintah berprinsip bahwa pembangunan smelter itu tidak mudah dan return of investment-nya lambat. “Pembangunan smelter itu tidak mudah dan memerlukan investasi yang mahal, selain itu return of investmen-nya juga sangat kecil dan lambat, oleh karena itu bisnis langsung tidak menarik karena kalau menarik pastilah semua orang akan datang untuk membuat smelter,” ungkap Bambang.

Pemerintah, lanjut Bambang, tidak memasukkan batas waktu pembangunan di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 di pasal 103 namun dicantumkan di PP 23. Ini, pemerintah beralasan karena pembangunan smelter itu harus dievaluasi setiap lima tahun sekali - berhasil apa tidak.

Berdasarkan evaluasi di lapangan saat ini baru terbangun satu smelter untuk bauksit dan untuk satu lagi untuk tembaga. Sesuai hasil  evaluasi dimana setelah melihat kondisi lapangan, pemerintah tetap menginginkan hilirisasi. Oleh sebab itu  batas waktu di PP-nya yang digeser dengan memberi tambahan waktu hingga lima tahun mendatang.

“Jadi sekarang, Kontrak Karya kalau mau ekspor jadilah IUPK,” pungkasnya. (mk/*)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category