Energy

Awal Oktober, PP Panas Bumi Diharapkan Sudah Sah.

img title


Jakarta, PetroEnergy.id -- Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak mengharapkan di awal Oktober ini PP (Peraturan Pemerintah) tentang Panas Bumi sudah bisa di sahkan dan ditanda tangani. "PP ini banyak ditunggu oleh stake holder. Saya berharap sih bulan Oktober tahun ini sudah bisa di sahkan," kata Yunus menjawab PetroEnergy di Jakarta, belum lama ini.

Yunus mengatakan status terakhir PP ini sebanyak 135 pasal telah diharmonisasi, diselesaikan dan di paraf oleh Menteri Hukum dan HAM dan sudah dikirimkan ke Sekretariat Negara. "Lanjut itu Setneg sekali lagi akan melakukan rapat sekali lagi. Nah setelah Setneg melihat ini barulah Setneg tinggal meminta paraf kepada para Menteri terkait," jelasnya.

"Yang dimintakan paraf adalah Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehutanan. Setelah keempat Menteri tersebut itu barulah yang terakhir Pak Presiden Jokowi," tambahnya. 

PP Panas Bumi ini terdiri akan dari tiga PP yaitu tentang bonus produksi, kemudian tentang pengusahaan panas bumi dan pemanfaatan tidak langsung dan PP tentang pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung.

"PP ini sebagai turunan dari Undang-Undang No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Turunan PP ini sendiri juga akan ada Peraturan Menteri (Permen) tentang mekanisme Feed In Tariff untuk para pengembang energi panas bumi." tandas Yunus. (adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category