Other

Ari Soemarno Bicara Soal Status Skk Migas

img title

Jakarta, petroenergy – Mantan Direktur Utama Pertamina, Ari Soemarno, mengatakan, SKK Migas harus berbentuk badan khusus, sebagai representasi negara yang khusus mengatur tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi nasioanal.

"Kalau pendapat saya pribadi, sebaiknya itu diatur dengan badan sendiri. Harus diatur BUMN tersendiri. Saya setuju dengan konsep itu. Yang khusus sifatnya," kata Ari  Soemarno di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (29/11).

Menurutnya, fungsi dan wewenang SKK Migas saat ini tidak bisa dikembalikan lagi ke Pertamina, seperti sebelum adanya UU Migas. Alasannya, Pertamina harus bisa  berkonsentrasi kepada kegiatan operasional hulu migasnya.

Pertamina, kata Ari seperti dikutip katadata edisi hari ini, juga dituntut untuk bisa menjadi operator yang memiliki kualitas yang mumpuni, untuk bersaing dengan kontraktor migas lainnya.

Dengan tuntutan ini, Ari Soemarno menegaskan, Pertamina seharusnya tidak bisa lagi diganggu dengan urusan administratif yang biasa dikerjakan SKK Migas.

Masih menurut Ari, saat ini UU BUMN juga sedang dalam proses untuk direvisi.  Hal ini membuat payung hukum Pertamina sebagai BUMN jadi masih belum jelas. Dia menambahkan, secara umum dalam pasal 33 UUD 1945, disebutkan bahwa kekayaan alam seutuhnya dimiliki oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Dengan dasar ini, dia menilai kepengurusan kekayaan alam ini tidak bisa diserahkan begitu saja kepada Pertamina, hanya pengelolaannya saja.

Terkait dengan masalah kelembagaan ini, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar sempat membuka opsi penggabungan SKK Migas dengan Pertamina. Dia menyinggung mengenai aset cadangan migas nasional yang saat ini masih dikelola oleh SKK Migas.

Padahal SKK Migas bukanlah lembaga bisnis, sehingga tidak bisa melalukan monetisasi aset tersebut. Ke depan, ia berharap, aset tersebut bisa dimonetisasi sebagai tambahan sumber pembiayaan. “Bagaimana caranya aset bisa leverage, kami manfaatkan agar national company bisa kuat,” kata Ari Soemarno.

Agar aset cadangan migas bisa termanfaatkan dengan baik, maka dia meminta Pertamina harus bisa memonetisasi cadangan migas secara cepat. Tujuannya agar aset tersebut tidak mengendap lama di dalam tanah.

Ari melihat proses pembahasan revisi UU Migas berjalan amat lambat. Beberapa anggota DPR mengatakan kepadanya bahwa revisi UU Migas ini baru akan dibawa ke badan legislasi (baleg) pada awal tahun depan.

Kepada waratwan Ari terkesan pesimistis bahwa UU Migas ini dapat disahkan DPR pada 2017. "Kalau itu mau diselesaikan tahun depan belum tentu juga. Saya lihat kok ini tertunda-tunda terus. Kapan nih mau diselesaikan. Jadi, ya… argumentasi-argumentasinya masih cukup tajam di DPR sendiri," pungkasnya. (mk)

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category