Energy

Anggota DPR Dukung Pembangunan PLTN

img title

 Jakarta, PetroEnergy.id-- Anggota Komisi Energi DPR RI Kurtubi menyatakan, jauh sebelum India, Pakistan, China, Korea dan lain-lain, Bung Karno sudah mempunyai visi jauh kedepan untuk memanfaatkan tenaga nuklir. Sejak tahun 1950an dan juga dalam pidato Bung Karno sewaktu peresmian Atomic Reactor di Bandung pd 25 Januari 1965, Bung Karno menekankan perlunya Indonesia memanfaatkan dan mengembangkan tenaga nuklir untuk tujuan damai seperti untuk kedokteran dan tenaga listrik.

"Kini kita tertinggal jauh dibelakang mereka soal PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir)ini. Negeri besar ini, mestinya sudah menjadi negara industri maju mendahului China maupun Korea dan kini akan menyusul India bahkan Vietnam. Ini karena pengelolaan energi dan tambang kita yang salah ditambah dengan ulah LSM dan oknum-oknum tertentu, kita hanya berdebat antar anak bangsa tentang pemanfaatan PLTN ," kata Kurtubi dihubungi PetroEnergy hari ini 2Juli 2016.

Sebagai salah satu dampaknya, lanjut dia, ekonomi Indonesia tidak pernah tumbuh diatas 7%. Pernah tapi hanya terjadi satu tahun pd era Pak Harto. Selebihnya ekonomi kita paling tinggi tumbuh diatas 6%. Maka dari itu, kita akan semakin tertinggal jika kita tidak merubah kebijakan energi nasional kita yang mentabukan dan mengharamkan PLTN. "Kita harus membuka peluang PLTN untuk bisa dibangun di Negeri besar ini ," tegas Kurtubi.

Sebab, katanya, dengan income per capita sekitar USD 4000/tahun dan konsumsi listrik yang hanya sekitar 1000 kwh/capita. Selain itu dengan model pengelolaan energi seperti saat ini, nyaris mustahil untuk hanya sekedar menyamai elektrifikasi Malaysia.

Jadi jangan sampai kita semakin tertinggal dengan , Malaysia, China dan sebagainya soal PLTN ini. Kalau kapasitas listrik tetap rendah maka ekonomi tetap rendah dan tak pernah tumbuh cepat.

"Jika tak bantu tambahan listrik dari PLTN maka ekonomi atau kemakmuran kita tetap rendah dibawah Malaysia, Singapur, China dan sebagainya. Jadi ayo semuanya bangkit dan bersatu merubah kebijakan dan regulasi serta UU yg membelenggu PLTN ini", tukasnya. (adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category