Oil & Gas

Ada Wacana Perubahan Pola Bagi Hasil Hulu Migas

img title

Jakarta, petroenergy.id - Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewacanakan perubahan skema bagi hasil produksi migas  yakni porsi bagi hasil untuk pemerintah akan dikurangi, dan sebaliknya untuk Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), dengan tujuan menggairahkan investasi hulu migas terutama untuk proyek migas di perairan Natuna yang tersendat.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, bentuk perubahan aturan itu merupakan bentuk insentif pemerintah agar investasi migas di Natuna menjadi ekonomis di tengah rendahnya harga minyak.

"Kalau pemerintah berkorban untuk kepentingan yang lebih besar, itu sudah sering kita lakukan. Seperti dynamic split di Blok Mahakam, itu contohnya. Jadi langkah itu kalau diperlukan, pemerintah pasti mempertimbangkan. Pada kasus Natuna tentu akan ada pendalaman," kata Sudirman, ditemui di kantornya, Jakarta, dikutip Ipotnews, Jumat (15/7).

Sudirman Said menjelaskan, pihaknya masih terus mengkaji upaya-upaya yang masih bisa dilakukan agar kegiatan eksplorasi dan produksi migas di Natuna bisa bergairah, meskipun harga minyak dunia terus melemah.

"Sedang dicari berbagai skenario, kemungkinan-kemungkinan untuk percepatan pengembangan. Kita menyadari situasi migas tidak terlalu menggembirakan dari segi harga. Tapi akan dicari cara bagaimana mempercepat development di Natuna. Yang produksi dijaga kelangsungannya, yang eksplorasi terus dilakukan. Semakin banyak pembangunan di bidang migas di Natuna makin baik buat Indonesia," ujar Sudirman Said.

Lebih jauh dikatakan, pengurangan porsi bagi hasil pemerintah bisa juga dilakukan pada blok-blok migas lainnya, namun kini dalam kajian. Pasalnya menurut Sudirman, gejolak bisnis migas juga terjadi pada blok-blok lainnya, bukan hanya di Natuna.

"Aturan keseluruhan sedang ditata untuk menggairahkan sektor hulu migas. Ini kaitannya untuk hulu keseluruhan, tidak hanya berlaku khusus bagi blok-blok di Natuna. Secara keseluruhan hulu memang dalam tekanan berat, karena itu perlu dilakukan terobosan-terobosan. Tapi tidak bisa spesifik untuk proyek tertentu, harus untuk seluruh industri," ujarnya lagi.

Sementara, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar segenap potensi migas di Natuna bisa segera dikembangkan. Selain bernilai ekonomis tinggi, hal itu dilakukan pula untuk menegaskan kedaulatan Indonesia terhadap perairan Natuna, yang berhimpitan dengan klaim China di Laut China Selatan.(mk)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category