Investment

4 PLTP Akan COD Tahun Ini

img title

Jakarta, Petroenergy.id--PPemerintah mengumumkan 4 Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang akan commercial _on operation date (COD) tahun 2016 dengan total kapasitas 215 MW dan nilai investasi USD 860 Juta Penetapan 2 winayah kerja.

Panas bumi (WKP) baru yaitu WKP Sekincau di Lampung dan WKP Gunung Sirung di NTT. Penyerahan 2 Surat Keputusan Pemenang Lelang, yaitu WKP Gunung Lawu 110 MW kepada PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan WKP Way Ratai 55 MW kepada konsorsium PT Optima Nusantara Energi dan Enel Group Power Energy (EGP ltali) Penyerahan 2 Surat Keputusan Penugasan WKP, Penyerahan Amandemen Dokumen Energy Sales Contract (ESC); serta Penandatanganan 3 Perjanjian Jual Beli Uap/Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBU/PJBL) yaitu PJBU WKP Hululais, PJBL WKP

Lahendong dan PJBL WKP Muara Laboh.

Pengumuman dan penetapan wilayah kerja panas bumi menunjukkan komitmen Pemerintah dalam mendukung penggunaan energi terbarukan (EBT) untuk menyukseskan program Iistrik nasional 35.000 MW, sekaligus untuk mewujudkan bauran energi berbasis EBT sebesar 23% pada tahun 2025. Salah satu EBT yang potensial untuk dikembangkan adalah energi panas bumi, mengingat potensi panas bumi di Indonesia cukup besar yaitu sekitar 29.000 MW yang tersebar di 330 titik di seluruh

Indonesia.

Saat ini, sebanyak 5% atau sebesar 1493.5 MW potensi panas bumi telah dlmanfaatkan untuk pembangkitan tenaga listrik. Hingga akhir tahun 2016. terdapat penambahan kapasitas terpasang dari PLTP Lahendong (Sulawesi Utara) dengan kapasitas 20 MW, PLTP Sarulla (Sumatera Utara) dengan kapasitas 110 MW dan PLTP Karaha (Jawa Barat) dengan kapasitas 30 MW sehingga total kapasitas terpasang akan menjadi 1653,5 MW. Selanjutnya pada tahun 2025, Pemerintah menargetkan kapasitas terpasang PLTP mencapai 7200 MW yang membutuhkan investasi sekitar USD 23 Miliyar.

Untuk mengoptimalkan penggunaan panas bumi, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, yang salah satu esensi dari peraturan tersebut adalah panas bumi yang tidak lagi dikategorikan sebagai usaha pertambangan sehingga memungkinkan dilakukannya pengusahaan panas bumi di kawasan hutan. Pemerintah juga saat ini telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pengenaan Bonus Produksi Panas Bumi. Peraturan ini bertujuan diantaranya untuk menumbuhkan rasa kepemilikan bagi masyarakat yang tinggal di area potensi panas bumi, sehingga pengembangan panas bumi kedepannya mampu mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat setempat.

Menteri Arcandra Tahar menjelaskan bahwa Pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengembangan panas di Indonesia, antara lain: pertama,

Penugasan pengusahaan panas bumi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU), yang bertujuan agar Wilayah kerja panas bumi segera dikembangkan dari tahap eksplorasi sampai dengan pemanfaatan. Kedua, penyusunan harga jua| \istrik panas bumi dengan skema Feed-in Tariff yang Iebih memfasilitasi keekonomian pengembang panas bumi. Ketiga, Pemerintah membuka peluang bagi

Pengembang untuk mendapatkan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi sekaligus melakukan Eksplorasi. Pengembang mendapatkan keistimewaan dalam tahap lelang melalui mekanisme Pelelangan Wilayah Kerja Hasil Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE).

"Di atas itu semua, kami akan fokus pada tiga pilar utama dalam percepatan pengembangan dan pemanfaatan EBT termasuk panas bumi; yaitu aspek proses bi'snis yang semakin jelas, terukur, sederhana dan cepat; penggunaan teknologi yang efektif, efisien dan memberikan keekoniomian proyek yang bagus; serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang meliputi pengetahuan, keahlian dan pengalaman selain tentunya aspek integritas mereka", terang Menteri ESDM.(adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category