Other

Program BBM Satu Harga Masih Terganjal Minimnya Infrastruktur

img title

Jakarta, petroenergy.id - Senior Vice President Fuel Marketing Distribution, Gigih Wahyu Hari Irianto, mengakui, program kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga  pelaksanaannya belum didukung infrastruktur  memadai, sehingga Pertamina belum maksimal menjalankan kebijakan BBM satu harga tersebut.

''Yang penting dalam program BBM satu harga ini infrastrukturnya, supaya menunjang pengiriman produk kami ke sana,'' kata Gigih Wahyu Hari Irianto  di Jakarta, Selasa (4/4). 

Menurutnya, karena minimnya infrastruktur di beberapa daerah seperti di Papua dan Krayan, Kalimantan Timur, yang berbatasan dengan Malaysia, mengharuskan pngiriman  BBM ke dua wilayah tersebut harus menggunakan pesawat terbang khusus.

Dengan adanya keterbatasan infrastruktur, Pertamina harus mengeluarkan dana sekitar Rp 800 miliar per tahun untuk mengirimkan BBM ke dua kawasan itu menggunakan pesawat terbang khusus.

Sementara, biaya distribusi untuk target 54 wilayah menjadi BBM satu harga pada tahun ini mencapai Rp 5 triliun per tahun.

Diakui pula, tidak hanya di dua wilayah tersebut, akan tetapi minim infrastruktur juga terjadi salah satu pulau di Kepulauan Seribu yang termasuk salah satu Kabupaten di Ibukota Jakarta. ''Di pulau itu belum ada infrastruktur yang siap, misalnya dermaga tidak  punya,'' kata Gigih.

Pertamina berharap pemerintah daerah menyediakan infrastruktur penunjang seperti dermaga atau landasan pacu. Tujuannya memudahkan penerapan kebijakan BBM satu harga. Apalagi kebijakan ini dipercaya bisa memberikan efek berantai bagi perekonomian daerah.

Namun, pemerintah daerah juga harus bekerja sama dengan Pertamina dalam pengawasan kebijakan BBM satu harga. Dengan begitu, harganya tetap stabil.

Nantinya ada empat jenis lembaga penyalur yang bisa dibangun di daerah-daerah lokasi BBM satu harga, seusai karakteristik dari lokasi. Pertama, Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) yang setidaknya melayani kebutuhan BBM sekitar 40-80 kiloliter (kl) per hari.

Kedua, APMS tangki khusus menggunakan mesin pompa dengan perkiraan penjualan sebesar 40-200 kl. Ketiga, SPBU modular, SPBU ini lebih kecil dari SPBU pada umumnya sebab hanya melayani sekitar  40-200 kl per hari. 

Keempat, SPBU mini, ciri-cirinya dispenser yang dipakai maksimal dua unit dengan melayani penjualan BBM sekitar 100-300 kl per hari.

Sementara, 10 daerah yang sudah menerapkan kebijakan BBM satu harga adalah Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian Siberut Tengah,  Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumbar. Ketiga, Kepulauan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Keempat, Pulau Raas, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Kelima, Tanjung  Pengamus, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keenam, Waingapu, Kabupaten Suba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Ketujuh, Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi TenggaraKedelapan, Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Kesembilan, Kecamatan Long Apari. Kabupaten Mahakam Hulu, Provinsi Kalimantan Timur. Ke-10, Halmahera di Maluku Utara.

Jumlah ini akan terus bertambah hingga 150 wilayah. Setelah menerapkan di 54 wilayah tahun ini, Pertamina menargetkan implementasi BBM satu harga sebanyak 50 lokasi dengan fokus di wilayah dengan infrastruktur darat dan laut terbatas tahun depan. Terakhir, pada 2019, Pertamina menargetkan implementasi di 46 titik, di wilayah dengan infrastruktur darat dan laut cukup sulit. (mk/*)

ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category