Maritime

Perawatan Alur Pelayaran Mutlak

img title

Jakarta, petroenergy.id -- Perawatan alur pelayaran, perambuan dan pengendalian penggunaan alur mutlak dilakukan karenanya fungsinya yang penting dalam keselamatan pelayaran.

"Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menetapkan alur-pelayaran, menetapkan sistem rute, menetapkan tata cara berlalu lintas dan menetapkan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya," kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Jhonny R. Silalahil, beberapa hari lalu  di Jakarta.

Direktorat KPLP selaku Direktorat teknis yang mengeluarkan perizinan di pekerjaan bawah air, juga memastikan tidak adanya hambatan atau gangguan di bawah air yang dapat membahayakan alur pelayaran.

"Pembersihan alur pelayaran dilakukan untuk memastikan tidak adanya gangguan atau hambatan seperti adanya kerangka kapal di alur tersebut," ucap Capt. Jhonny.

Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut sangat peduli terhadap objek di bawah laut terutama objek yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran seperti kerangka kapal tenggelam.

"Kami memiliki tanggung jawab di bidang keselamatan pelayaran. Oleh karenanya, jika ada kerangka kapal yang mengganggu alur pelayaran maka kami wajib mengangkatnya melalui ketentuan dan peraturan yang berlaku," ujar Jhonny.

Untuk melakukan pembersihan kerangka kapal di alur pelayaran, Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 33 Tahun 2016.

Sebelum mengangkat kerangka kapal tenggelam, Ditjen Perhubungan Laut  akan memastikan pemilik kerangka kapal dimaksud baik pemilik kapalnya maupun negara benderanya sebelum dilakukan pemberian izin pengangkatan kerangka kapal kepada perusahaan salvage.

"Dalam pelaksanaannya, apabila dalam kegiatan salvage atau pekerjaan bawah air menemukan kerangka kapal, maka pemilik kapal dan/atau Nakhoda wajib melaporkan segera kerangka kapal yang berada di perairan Indonesia kepada Syahbandar di pelabuhan terdekat," ujarnya.

“Dalam hal ditemukan kerangka kapal dan/atau muatannya atau berdasarkan laporan dari masyarakat dan tidak diketahui pemiliknya, maka Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) di pelabuhan terdekat melakukan pengumuman ditemukannya kerangka kapal dan/atau muatannya sebanyak tiga kali berturut-turut dalam jangka waktu 30 hari kalender melalui media cetak dan/atau elektronik nasional,” ujar Direktur KPLP. -san

 

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category