Business

Kisruh Harga Gas, Pengamat Usul Buat Indeks Harga

img title

Jakarta, PetroEenergy.id -- Ryad Chairi, Pengamat dari Policy Centre ILUNI Universitas Indonesia mengusulkan agar Pemerintah membuat Indeks Harga Gas Nasional (IHGN) yang akan menjadi patokan harga gas industry.

“Ini agar Pemerintah bisa mengontrol harga gas sehingga tak kisruh lagi. Contohnya seperti industri Timah dimana sudah mempunyai indeks harga timah nasional sendiri.” kata Ryad kepada media di acara diskusi di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta 12 Oktober 2016.

Nantinya, kata dia, penetapan IHGN bisa dilakukan dengan 2 tahap. Pertama, Pemerintah terlebih dahulu menyepakati harga dasar gas berdasarkan biaya produksi masing masing lapangan. Harga dasar gas per lapangan nantinya akan berbeda; antara lapangan tua dengan lapangan baru, atau antara lapangan darat maupun laut. Penetapan acuan harga dasar ini dilakukan secara transparan untuk menjawab kecurigaan masyrakat atas berapa besar biaya sesungguhnya hasil produksi untuk masing masing lapangan gas.

Pada lapangan tua misalnya, Pemerintah bisa langsung menetapkan harga produksi gas pada titik penyerahan berkisar antara USD3-4/MMBtu saja. Biaya investasi lapangan tua seperti Bontang, ONWJ dll, umumnya sudah terbayar oleh i Pemerintah melalui CR. Dengan demikian biaya produksi harusnya tidak tinggi kecuali untuk biaya perbaikan dan perawatan, tenaga kerja dll.

“Namun pada lapangan baru, Pemerintah perlu mengkaji secara detil, biaya produksi masing masing lapangan untuk mendapatkan harga produksi yang wajar. Disini perlu kecermatan Pemerintah agar tidak salalu dipengaruhi oleh asumsi kontraktor yang cenderung untuk meninggikan biaya dan mendapatkan pergantian Cost Recovery,” jelasnya.

Kemudian yang kedua, Pemerintah menetapkan IHGN berbasis S-Curve dengan mematok harga atas dan harga bawah. Tujuan nya, untuk mengantisipasi fluktuasi HMM yang berpotensi merugikanbaik produsen maupun konsumen.Pola S-Curve ini lazim digunakan untuk menetapkan harga LNG.

Penetapan batas atas dilakukan dengan mematok pada harga tertentu sesuai kemampuan maksimal daya beli konsumen. Setelah itu harga diatur flat, berapapun kenaikan HMM. Dengan demikian konsumen gas bisa terlindungi dari harga gas yang mahal. Begitu juga penetapan harga bawah. Pada saat HMM rendah, maka ditetapkan batas bawah berdasarkan biaya produksi minimum kontraktor, agar kontraktor tidak dirugikan dengan HMM yang rendah.

"Misalnya harga produksi gas lapangan tua di patok sekitar USD4/MMBtu, batas bawah di tetapkan USD3/MMBtu dan batas atas di patok pada USD6/MMBtu, maka IHGN bisa menetapkan harga gas industry pada tataran USD6/MMBtu. dan deviasi sekitar USD2, maka IHGN bisa ditetapkan pada kisaran USD6/MMBtu." kata Ryad. (adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category