Business

Kalah di PTUN, Kementerian ESDM Lanjut Banding Tuntut Asmin Koalindo

img title

Jakarta, petroenergy.id -- Erry Saputro,Ketua Majelis Hakim PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jakarta, Pulo Gebang, Jakarta Timur, kemarin sore, (05/04), mengabulkan seluruh gugatan  PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), anak perusahaan Borneo Lumbung Energi terhadap Menteri ESDM Ignasius Jonan, yang terdaftar dengan nomor perkara 240/G/2017/PTUN-JKT bertanggal 14 November 2017.


Dengan dikabulkannya gugatan PT AKT tersebut maka PTUN menyatakan tidak sahnya Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.3714 K/30/MEM/2017. Tri Hartanto, Kuasa Hukum Asmin Koalindo dari kantor hukum SIP Law Firm menyambut baik keputusan majelis hakim. "Ini sesuai dengan harapan kami," ucap Tri selepas sidang pembacaan putusan.

Kuasa Hukum Kementerian ESDM Heriyanto dari Ditjen Minerba mengatakan, pihaknya akan segera mengajukan banding atas putusan majelis hakim. "Kami pasti akan banding, paling lambat Senin (09/04) kami sudah mengajukan surat pernyataan banding," tegas Heriyanto. Ia mengilutrasikan sederhana bahwa jika seseorang mengontrak dirumah orang tentunya jika ingin melakukan renovasi atau hal-hal terkait ruma harus izin dulu dengan yang punya rumah. "Nah sama seperti ini ada kasus  pelanggaran berat terhadap izin," imbuhnya. 


Disisi lain ia mengungkapkan adanya potensi kerugian negara yang cukup besar dari operasi ilegal PT Asmin Koalindo Tuhup. Kerugian negara itu sangat besar sebab dari harga batubara kokas produksi yang bagus itu nilainya adalah tiga kali harga batubara normal."Kerugian negara sampai tiga kali harga batubara normal. Uang ini harusnya masuk ke Negara," tegasnya.

"Dan satu lagi walau dia 


Sementara itu, Pengamat kebijakan publik, Yuri Usman menyatakan,sangat prihatin atas putusan hakim ini. Apalagi sejak awal majelis hakim terkesan banyak mengenyampingkan fakta fakta hukum yg diberikan oleh tim hukum Kementerian ESDM , bahkan majelis hakim lebih mempertimbangkan semua hal yang dikemukan oleh kuasa hukum PT AKT.

"Padahal potensi kerugian negara bisa miliaran dollar akibatnya. Saya sependapat jika keputusan majelis hakim itu harus dilakukan upaya banding oleh tim hukum KESDM dan majelisnya sejak awal juga sudah dilaporkan ke Komisi Yudisial agar publik jangan hilang keprcayaannya kepada hakim-hakim di pengadilan," tandasnya.

Sebagai informasi, Asmin Koalindo mengajukan gugatan ke PTUN atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.3714 K/30/MEM/2017 bertanggal 19 Oktober 2017, tentang Pengakhiran Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Perusahaan tambang batubara PT Asmin Koalindo Tuhup mengajukan gugatan ke PTUN atas keluarnya SK Menteri ESDM yang mengakhiri kontrak PKP2B yang didapat tahun 1999 dan berlaku sampai tahun 2039. Dengan diakhirinya kontrak, maka wilayah kerja Asmin Koalindo seluas 21.630 hektare di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, harus dikembalikan kepada pemerintah.


Keluarnya SK Menteri ESDM sendiri dikarenakan Asmin Koalindo dinilai Kementerian ESDM telah melakukan pelanggaran berat karena Asmin Koalindo dijadikan jaminan hutang oleh perusahaan induknya yakni PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk kepada Standard Chartered Bank pada tahun 2016. Aksi tersebut dilakukan tanpa persetujuan pihak pemerintah.

(adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category