Energy

Isyu Akuisisi PGE Jadikan Investasi Panasbumi Tidak Sehat?

img title


Jakarta, PetroEnergy.id -- Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Noviandri, dalam jumpa pers hari ini 14 September 2016 di Kantor Pusat Pertamina (Persero) Jakarta, menyatakan bahwa konsep pengambilalihan oleh PT PLN (Persero) terhadap kepemilkan saham PT. Pertamina (Persero) di PGE merupakan bentuk Un-Bundling Pertamina dan upaya pengkerdilan bisnis Pertamina dan akan menjadi ajang bancakan pemburu rente dengan menggunakan tangan pemerintah.

"Tindakan ini malah berpotensi mengakibatkan iklim investasi panas buml menjadi tidak sehat sehingga menjadi kontra produktif dengan semangat pengembangan panas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan," jelasnya.

Dijelaskannya, jika yang menjadi dasar pertimbangan pengambilalihan tersebut adalah harga energi panas bumi termasuk berkepanjangannya proses negosiasi, maka hal tersebut akan bertentangan dengan konsep pengusahaan panas bumi berdasarkan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, dimana dalam Pasal 22 telah diatur bahwa harga energi panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung ditetapkan oleh Pemerintah dalam suatu Peraturan Pemerintah. Pemerintah juga telah menunjUkkan komitmen pengembangan panas buml tanpa berniat membebani PT PLN (Persero) melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.08/2015 tentang tentang Tata Cara Penghitungan. Pengalokasian. Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik.

"Sekarang yang penting adalah pemerintah menguatkan masing masing BUMN yang ada saat ini. BUMN bukan untuk dipertandingkan mana yang kuat dan mana yang berikan keuntungan bagi Pememrintah, tapi doronglah bekerja secara efisien," kata dia.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Jumadis yang hadir dalam acara jumpa pers itu, menyatakan bahwa akuisisi itu tidak boleh terjadi antara BUMN. Apalagi jika akuisisi sepihak pasti akan menimbulkan friksi yang tidak baik.Yang harus dilakukan Pemerintah justru sinergi antara BUMN itu sendiri. "Bahkan sinergi itu jangan antar pekerja saja. Direksi juga harus sinergi," ujarnya.

"Saya berharap terkait dengan isu ini sebaiknya tidak perlu dibesar besarkan. Karena selain bisa merusak sinergi juga bisa merusak iklim investasi panasbumi," tambahnya.

Ia juga berharap bahwa SP PLN dan FSPPB dengan SP PGN selalu membina komunikasi yang baik untuk menjaga kedaulatan energi. Sebab dengan sinergi dan komunikasi yang baik maka dapat memberikan sesuatu yang berarti bagi masyarakat untuk kesejahteraan mereka. (adi)

ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category