Energy

Ihwal Permen ESDM No. 12/2017

img title

Jakarta, petroenergy.id - Peraturan  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyedia Tenaga Listrik  resmi diterbitkan beberapa waktu lalu. Mengutip pemaparan yang  diterbitkan Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, berikut poin-poin utama Permen tersebut.

  • Untuk PLTA dan PLTP, pola kerja sama membangun, memiliki, mengoperasikan dan mengalihkan (Build, Own, Operate, and Transfer/BOOT).
  • Pembangunan jaringan tenaga listrik untuk evakuasi daya dari PLTA, PLTBm, PLTBg, PLTP ke titik sambung PT PLN (Persero) dapat dilakukan oleh PPL berdasarkan mekanisme yang saling menguntungkan (Business to Business).
  • PT PLN (Persero) wajib melakukan uji tuntas (due diligence) atas kemampuan teknis dan finansial dari PPL.
  • Uji tuntas (due diligence) dapat dilakukan oleh pihak procurement agent yang ditunjuk oleh PT PLN (Persero).
  • Usulan pengembangan pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan dari PPL kepada PT PLN (Persero) harus dilengkapi dengan kajian kelayakan penyambungan sistem ke tenaga listrikan .
  • Mengutamakan penggunaan TKDN.

 

  • Komponen dalam negeri yang digunakan dalam sistem pembangkit tenaga listrik harus memenuhi Standar Nasional Indonesia di bidang ketenagalistrikan; Standar Internasional; atau Standar negara lain yang tidak bertentangan dengan ISO atau IEC.
  • Konstruksi pembangkit tenaga listrik harus memenuhi Standar Nasional Indonesia di bidang ketenagalistrikan; Standar Internasional; Standar negara lain yang tidak bertentangan dengan ISO atau IEC; atau Standar PLN.

 

  • PT PLN (Persero) wajib:

- menginformasikan secara terbuka kondisi  sistem ke tenaga listrikan setempat yang siap  menerima pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan;

- Menginformasikan secara  terbatas rata-rata BPP Pembangkitan pada sistem ke tenaga listrikan setempat kepada PPL yang berminat mengembangkan pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan.

  • PT PLN (Persero) wajib menyusun dan mempublikasikan:

- standar dokumen pengadaan pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan; dan

- Standar PJBL untuk masing-masing jenis pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan. Pokok-pokok PJBL mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017).

 

  • Dalam hal PPL terlambat dalam menyelesaikan pembangunan pembangkit tenaga listrik PPL dikenakan sanksi dan/atau penalti.
  • Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang PJBL, diatur pemberian penalti apabila PPL terlambat menyelesaikan pembangunan; dan diberi reward apabila PPL menyelesaikan pembangunan lebih cepat (atas permintaan PLN).
  • Sanksi dan/atau penalti dituangkan dalam PJBL. (san)
ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category