Business

Pemerintah Jamin TKDN Industri Penunjang Walau Gunakan Gross Split

img title


Jakarta, petroenergy.id-- - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Energi dan Migas, Bobby Gafur UmarKamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia mengkhawatirkan sistem bagi hasil gross split dalam kontrak baru wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi pada 2017 nanti bisa menggeser kewajiban tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) khususnya bagi industri jasa penunjang.

"Industri penunjang hulu migas bisa terkena dampak yang paling terkena tekanan terhadap sistem gross split Pasalnya tidak ada kontrol yang jelas terkait pemakaian komponen lokal. Jadi saya lihat masih terdapat kekurangan karena belum Pemerintah sosialisasi menyeluruh sehingga belum ada input yang bisa memberi efek langsung dan tidak langsung," kata Bobby dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Selasa 13 Desember 2016.

"Jadi terlihat seperti terburu-buru. Padahal pelaku usaha harusnya diberikan ruang aspirasi terkait rencana ini," tambahnya.

Menjawab hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menerangkan, dalam penerapan skema gross split, kedaulatan negara merupakan segalanya. “Pemerintah menetapkan syarat ketat terkait penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam penunjukan pengelolaan wilayah kerja. Selain itu, penggunaan tenaga kerja nasional khususnya tenaga kerja di wilayah kerja juga menjadi prioritas,” tegas Menteri ESDM dalam keterangan pers 13 Desember 2016.

Terkait sosialisasi, Menteri ESDM mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada 20 KKKS terbesar, SKK Migas dan pengurus Indonesian Petroleum Association (IPA). Secara umum peserta yang hadir memahami upaya Pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi hulu migas, antara lain dengan penerapan skema gross split yang tidak rumit dan mengurangi birokrasi. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Jonan menegaskan bahwa skema gross split akan diterapkan dengan mengedepankan prinsip fairness dan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Dalam waktu dekat Kementerian ESDM akan melakukan sosialisasi terkait skema gross split ini kepada seluruh pihak, khususnya pelaku usaha di industri hulu migas. Sosialisasi tersebut sekaligus untuk menjelaskan bahwa skema gross split, antara lain bertujuan untuk menciptakan para kontraktor hulu migas dan bisnis penunjangnya menjadi entitas bisnis yang global and regional competitive.

Disisi lain, fungsi SKK Migas nantinya akan tetap penting pada skema gross split. SKK Migas berperan dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

SKK Migas akan menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian. Instrumen pengawasan dan pengendalian seperti saat ini, yaitu Plan of Development (POD), Work Program and Budget (WP&B), Authorization for Expenditure (AFE), Audit Ketaatan terhadap Regulasi , dan lain-lain, tetap berjalan.(adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category