Other

Kualitas Temuan BPK Atas Adverse SKK MIgas Dipertanyakan

img title

Jakarta, PetroEnergy.id -- Ketua Umum Serikat Pekerja SKK Migas mempertanyakan kualitas temuan BPK-RI atas kinerja SKK MIGAS tahun 2015 dengan mengeluarkan opini tidak wajar (adverse).

"Apa-apa yang menjadi audit finding antara lain Hak-hak Pekerja yang terdiri dari: PAP (Penghargaan atas Pengabdian), MPP (Masa Persiapan Pensiun), Imbalan Kesehatan Purna Karya (IKPK), dan PUTD (Penghargaan Ulang Tahun Dinas), Pencatatan Pesangon, Abandonment & Site Restoration (ASR) merupakan temuan rutin dari Auditor dan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya temuan tersebut sudah kami jawab dan klarifikasi." katanya dalam keterangan pers yang diterima 7 Oktober 2016.

Ditambahkannya, tahun audit 2014 saja, dengan Kepala BPK RI yang masih sama (Harry Azhar Aziz) dengan tim audit yang sama juga tapi bisa ya menghasilkan opini yang berbeda dengan tahun audit 2015? Apa ada pesanan apa bagaimana? tanya Dedi lebih lanjut. Publik juga bisa mengakses tahun-tahun audit SK Migas tahun-tahun sebelumnya untuk mengetahui Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas SKK Migas untuk mengetahui ada apa sebenarnya maksud opini disclaimer yang disematkan kepada SKK Migas.

"Issu atas “penurunan” opini tersebut sudah terbaca oleh SP SKK MIGAS dari awal tahun, dengan otoritas yang dimliki BPK memang kami terbiasa akan ancaman atau gertakan mereka saat audit, tapi yang jelas kami bersikukuh untuk tetap memasukkan Hak-hak Pekerja pada Laporan Keuangan SKK Migas," kata Dedi.

"Kami menghormati atas opini yang dikeluarkan oleh BPK dan mengerti opini tersebut bersifat final, tapi kami siap untuk membawa issu ini sehingga menjadi “RS Sumber Waras” kedua bagi BPK tegas Dedi Suryadi Ketua Umum SP SKK MIGAS. Kami menuntut klarifikasi terbuka serta Standard Operating Procedure (SOP) pemeriksaan dari BPK RI atas tahun-tahun pemeriksaan atas SKK Migas beberapa tahun terakhir imbuh Dedi.

Atas keanehan-keanehan tersebut baiknya dilakukan evaluasi etik atas Auditor-auditor BPK RI yang dilakukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia agar kedepannya semua audit yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan norma-norma professional bukan politik praktis semata.

Ancam Boikot

Dedi menuntut BPK juga  melaporkan pengabaian hak pekerja yang telah diperjanjikan kepada Presiden RI, DPR RI (Komisi III dan VII), Menteri Tenaga Kerja, Menteri ESDM, Menteri Keuangan. "Bilamana pengabaian atas hak-hak Pekerja masih dilanjutkan, kami akan melakukan aksi demonstrasi secara serempak yang akan dilakukan oleh anggota kami di Jakarta, Kantor Perwakilan dan Terminal Lifting.

Selain itu, ia mengancam akan memboikot pelaksanaan audit yang sedang dan akan dilakukan oleh BPK RI sampai dengan terpenuhinya klarifikasi secara terbuka." Kami yakin masyarakat menginginkan SKK Migas serta BPK RI dapat bekerja dengan nilai-nilai professional, terlebih Industri Hulu Migas tetap masih diandalkan untuk menutupi defisit APBN ujar Dedi sebagai penutup.(adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category