Global

Jika Buka Impor Gas, Pemerintah Harus Pantau LNG Global Market

img title


Jakarta, petroenergy.id -- Agar industri di Tanah Air dapat lebih kompetitif dan berdaya saing, Pemerintah akan membuka peluang impor gas bagi industri-industri yang membutuhkannya secara langsung dengan harga yang rendah, karena tren harga gas di Timur Tengah saat ini tengah menurun. Namun dengan catatan, izin impor gas hanya diberikan pemerintah kepada industri-industri yang memerlukan tanpa jasa Middle Man atau Perantara.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengeluarkan Perpres Nomor 40 Tahun 2016 yang mengatur soal harga gas bumi. Dengan adanya Perpres tersebut, maka diberikanlah ruang bagi industri-industri untuk mengimpor gas secara langsung dengan harga yang lebih rendah.

"Perpres No 40 tahun 2016 yangg mengatur itu supaya harga bisa dibawah 6 USD per MMBTU maka diberikan ruang kepada industri untuk bisa mengimpor gas secara langsung dengan harga yang tentunya lebih rendah, karena memang sekarang ini terutama di Middle East, harga gas itu mengalami penurunan yang luar biasa, rata-rata mereka harga gasnya sekitar 3-3,5 USD per MMBTU, sehingga dengan transportasi dan sebagainya mudah-mudahan bisa jatuh sekitar 4,5 USD," jelas Pram di Kantor Presiden, Selasa (24/1/2017).

Pradipta, Analis dari Indonesia Energy Analyst mengatakan, jika Pemerintah memang ingin membuka impor gas maka harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama LNG adalah kondisi pasar LNG dunia yang prediksinya hingga 5 tahun ke depan akan mengalami situasi oversupply. "Impor LNG memang dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan harga gas murah. Namun yang patut dipertimbangkan adalah kebanyakan dari projek LNG di luar negeri ini menunda FID nya karena menunggu pergerakan harga minyak dunia yang untuk saat ini tidak sepenuhnya ekonomis untuk produser LNG. Sehingga tetap ada ketidakpastian supply LNG. Pemerintah harus pantau Market Global LNG ini terus," katanya kepada petroenergy, Jumat (26/1) di Jakarta.

Ditambahkannya, apabila kita melihat pasokan dari Indonesia sendiri, LNG dari Indonesia saat ini diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan domestik. Tiga tahun terakhir telah terjadi peningkatan konsumsi LNG oleh pembeli dalam negeri khususnya untuk sektor kelistrikan. Selain itu untuk harga LNG ke pembeli domestik, Pemerintah hingga saat ini selalu memutuskan harga jual yang lebih rendah daripada deal yang ada di pasar internasional.

"Pertanyaan paling besar saat ini, seberapa murah harga gas yang akan diterima oleh pembeli? Karena LNG masih membutuhkan regasifikasi untuk menjadi gas lagi dan juga transportasi. Berdasarkan data dari wood mackenzie rata-rata biaya regasifikasi di indonesia adalah USD 3/MMBTU. Apakah memungkinkan kita mendapatkan LNG dengan harga di bawah USD 3/MMBTU. SebabPemerintah justru harus lebih menghitung komponen biaya di midstream (regasifikasi) serta transportasi dan juga margin dari sisi hilirnya," kata Pradipta.

Disisi lain, terakit adanya persyaratan yang diizinkan mendapat impor harus mempunyai beberapa fasilitas gas, Dipta menyatakan, terlepas dari impor LNG atau tidak, Indonesia memang membutuhkan pembangunan fasilitas pendukung sehingga kebutuhan energi dapat terpenuhi secara optimal.

Sehingga langkah pemerintah untuk mengundang investor ke indonesia juga untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas pendukung ini tadi. Namun jangan lupa Pemerintah juga tetap memprioritaskan BUMN untuk ikut serta dalam kegiatan investasi ini. Sehingga akan ada peningkatan knowledge dan juga technology transfer yang akan sangat baik bagi Indonesia." tandasnya. (adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category