Other

Dibantah, Klaim Hanya Dalam 20 Hari Kinerja Arcandra Sangat Sukses

img title

Jakarta, PetroEnergy.id -- Mantan Ketua Komite Eksplorasi Nasional, Andang Bachtiar membantah klaim yang menyatakan Mantan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) telah bekerja secara sukses dan fantastis walaupun hanya dalam 20 hari masa jabatan dari mulai 27 Juli sampai 15 Agustus 2016. Klaim tersebut menyatakan bahwa Arcandra telah berhasil menyelamatkan uang negara milyaran dollar dari industri migas. Selain itu keputusan revolusioner telah dikeluarkan oleh Pemerintah dalam 20 hari itu
sehingga bisa menggerakkan industri migas/energi di Indonesia. Klaim-klaim itu menyangkut 4 hal yaitu: Blok Masela, Proyek IDD Selat Makassar, Blok Migas Natuna Timur, dan PP79/2010.

"Saya aneh sampai sekarang tidak ada konfirmasi ataupun bantahan resmi dari pihak-pihak terkait tentang benar-tidaknya klaim-klaim tersebut," kata Andang di Bekasi 12 September 2016 seperti mengutip dari Geologist Merdeka.

Ditambahkannya ; "Sebagai bagian dari pertanggung-jawaban moral atas pengetahuan dan akal budi yg dianugrahkan oleh Allah swt, saya terpanggil untuk menuliskan hal-hal berikut untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat dan juga penguatan kepada sahabat-sahabat saya dr Houston yang kebetulan mendapatkan cobaan masuk ke dalampusaran karut marut pengelolaan energi kita."

Setahu saya, kata Andang, yang pertama sampai saat ini tidak ada satupun dari pihak Inpex yang setuju bahwa anggaran Masela yang USD 22 Milyar dollar sudah bisa diturunkan sampai USD 14 Milyar, dan sama sekali tidak ada pertemuan khusus yang membahas dan mengambil kesepakatan tentang hal itu antara ESDM dengan Inpex maupun dengan SKK Migas yang nantinya mengawasi pelaksanaan proyek itu.

Yang kedua, lanjut Andang, klaim bahwa dalam 20 hari seorang individu telah berjasa menurunkan harga proyek IDD dari USD 12 Milyar dollar menjadi USD 9 Milyar dollar juga mengada-ada. Sebab sampai saat ini tidak ada satupun pihak Chevron yang merasa sudah pernah bicara dan negosiasi dengan Kementerian ESDM maupun SKK Migas membahas dan menyetujuipenurunan biaya IDD project.

"2 sampai 3 tahun lalu harga minyak masih diatas 100 dollar sementara sekarang sudah berkisar USD 35-45 per barrel. Jadi, sekali lagi, siapapun yang re-evaluasi harga IDD proyek pasti juga akan keluar dengan harga yang relatif lebih rendah dari harga 2-3 tahun yang lalu, karena services juga sudah turun harganya mengikuti turunnya harga minyak dunia," ungkapnya.

Yang ketiga adalah soal klaim bahwa dalam kurun waktu 20 hari antara 27 Juli sampai 15 Agustus 2016 sudah terjadi 1 kali pertemuan antara ESDM, Pertamina, dan partner-partnernya di Blok Natuna Timur yang menyepakati PSC kontraknya juga adalah klaim yang mengada-ada.

Pada Hari Selasa 23 Agustus ada perintah mendadak dari ESDM untuk menyelesaikan PSC Contract East Natuna paling lambat 1 Sept 2016, yang kemudian pada Rabu 24 Agustus-nya tim-tim dr Pertamina, E xxon, SKKMigas dan lain-lain tergopoh-gopoh datang ke Yogja diundang oleh petinggi-petinggi Ditjen Migas untuk merundingkan PSC Contrat tersebut.

"Dan lagi-lagi tentunya perundingan itu gak beres juga dalam sehari itu. Kalau memang beneran antara 27 Juli sampai 15 Agustus 2016 sudah disepakati PSC Contract East Natuna, ngapain juga ada perintah  dari Kementerian ESDM supaya diselesaikan 1 September dan ngapain juga semua tergopoh-gopoh meeting di Yogja 24  Agustus itu. Lagi-lagi klaim ini menggelikan, dan anehnya tidak ada satupun tulisan terbuka yang  mempertanyakannya. Ajaib," jelas Andang.

Terakhir yang lebih bombastis, adalah klaim bahwa PP79/2010 yang selama 5 tahun terakhir ini menjadi  hantu penyebab menurunnya minat eksplorasi dan eksploitasi investor investor migas di Indonesia. Dimana dinyatakan telahdisepakatai revisinya dan tinggal tandatangan Presiden Jokowi saja nampaknya sampai sekarang hanya jadi klaim angin surga saja.

Sebab masih diperlukan usaha negosiasi politik birokrasi inter departemen terutama dengan Kementrian Keuangan untuk bisa keluar dengan pasal2 revisi PP79/2010 yang disetujui dua belah pihak baik itu Kementerian ESDM dan Kemenkeu.

Bahwa Kementrian Keuangan mulai ambil langkah serius untuk duduk bersama ESDM membahas revisi PP79/2010 itupun sebenarnya hasil kerja keras dari Kementerian ESDM dari Mei 2015 sampai Juli 2016 yang lalu dimana lewat Komite Eksplorasi Nasional secara resmi ESDM tak henti-hentinyanya menyuarakan "Cabut PP79/2010 supaya usaha E&P Migas Indonesia bisa bangkit kembali.

Kemenko Ekonomi akhirnya mulai bikin Tim Khusus revisi PP79/2010 setelah pidato Pak Darmin di IPA Convention Mei 2016. BKF nya Kementrian Keuangan juga mulai serius membahas tentang kemungkinan revisi tersebut setelah FGD-FGD Komite Eksplorasi Nasional pada kurun waktu Januari sampai Juni 2016. Itupun sampai sekarang belum ada kata sepakat dari Kementrian Keuangan untuk penghapusan pasal-pasal krusial dalam PP79/2010 itu.

"Padahalberkali-kali dimana hampir tiap minggu dalam 3 minggu terakhir ini selalu diumumkan bahwa minggu depan Insya Allah revisi PP79/2010 sudah diteken presiden. Industri Migas Indonesia masih harap-harap cemas menunggu realisasi janji klaim ini dari ESDM dan Kemenkeu," tandas Andang.

Andang berharap masukan ini dijadikan penyemangat oleh para eksekutif maupun legislatif dalam membangun industri energi atau migas Indonesia ke depan. Dalam hal ini, paling tidak, para penyelenggara negara kita itu jadi lebih waspada dan kritis dengan klaim-klaim sepihak yang belum tentu benar adanya. Kalaupun klaim-klaim itu benar, paling tidak dimohonkan untuk segera mengumumkan hasil akhir resminya dalam bentuk dokumen-dokumen negara maupun perjanjian-perjanjian yang mengikat dan bisa disaksikan oleh dan meyakinkan seluruh rakyat Indonesia.(adi)

ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small ads-small

Job Posting

No job posted

Oil Price

Exchange Rate

All Category